Kata media [http://www.thejakartapost.com/news/2011/03/29/deciphering-influence-pks-puppet-master-hilmi.html] ustadz hilmi bergaya hidup mewah, glamour dsb. Apakah benar demikian ???
Jakarta- Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq menegaskan vila mewah Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin di Lembang, Bandung, Jawa Barat, merupakan proyek dakwah. Kompleks vila yang dinamai Padepokan Madani itu dibangun dari dana sumbangan.
"Proyek Padepokan Madani di Lembang betul-betul sumbangan sana-sini, orang-orang yang mendukung dakwah, ada yang nyumbang bangunan ada yang nyumbang macam-macam. Artinya memang itu diperuntukkan untuk dakwah dan umat," kata Mahfudz kepada detikcom.
Selain isu soal vila mewah, Hilmi yang merupakan putra tokoh DI/NII Danu Muhammad Hasan, juga sering disebut-sebut sebagai binaan intelijen. Pengamat PKS Imdadun Rahmat meyakini Hilmi memang merupakan binaan intelijen. Namun penulis buku 'Ideologi Politik PKS' itu yakin Hilmi tidak menjadi anggota intelijen.
Mahfudz juga membantah Hilmi merupakan binaan intelijen dan mendapat banyak dana dari kegiatan mata-mata. "Yang saya tahu selama saya berinteraksi dengan beliau tidak punya hubungan apa-apa dengan BIN dan lain sebagainya," tegas Mahfudz.
pks sama seperti partai lain ? ya sama2 diisi oleh manusia, bukan malaikat dan sama2 menggunakan sistem demokrasi sebagai sarana. Tapi ada juga perbedaan. Saya menyebutnya sebagai karakteristik/ciri khas PKS, antara lain :
PKS sebagai sebuah partai politik merupakan salah satu sarana dari gerakan Tarbiyah. Gerakan Tarbiyah sendiri mengadopsi pemikiran al Ikhwan al Muslimun (IM) di Mesir. Pengaruh pemikiran IM tersebar luas dan berkembang di berbagai penjuru dunia meski tidak menggunakan label IM dan tidak memiliki ikatan keorganisasian dengan IM di Mesir yang pasca revolusi 2011 mendirikan Hizb al hurriyah al ‘adalah (Partai Kemerdekaan Keadilan). Beberapa ormas, partai, atau kelompok tersebut antara lain : PAS (Parti Islam seMalaysia), an Nahdhah (Tunisia), Hamas (Harokatu al Muqowwimatu al Islamiyah/Palestina), AK Parti di Turki yang dipimpin oeh Presiden Erdogan dll
Bagaimana sikap PKS mengenai konsep partai terbuka/inklusif, penegakan syariat islam, pancasila dan masalah keanggotaan non muslim ?
jawab :
Pernyataan resmi Ketua Dewan Syuro PKS Ustadz Hilmi Aminuddin pada Munas II, 17 juni 2010 mengenai PKS sebagai partai terbuka dan inklusif, sikap terhadap non muslim, pancasila dan penegakan syariat Islam. [saya hanya mengambil poin poin yang berkaitan dengan keempat isu diatas]
ust hilmi dalam sebuah acara
Bagaimana mengubah mindset dari partai kader atau partai dakwah menjadi partai terbuka? Dari partai esksklusif jadi partai inklusif?
Untuk kami masalah inklusivitas ini bukan taktis bahkan bukan pula strategis. Tapi muncul dari konsekuensi keimanan kita selama ini, yakni sebagai ummatan wasathan, umat moderat, umat pertengahan.
Konsekuensinya, PKS memang harus menerima pluralitas, Allah sengaja menciptakan keberagaman agar kita bisa saling menghormati dan menghargai.
Cuma kita menginginkan bahwa keberagaman itu mendorong dinamika di masyarakat. Justru kalo seragam masyarakat akan statis. Jadi pluralitas itu sudah sunnatullah dan inklusivitas menjadi suatu keharusan bagi PKS.
Kenapa harus terbuka, karena memang Islam agama terbuka, agama yang inklusif. PKS sebagai partai Islam harus melaksanakan rahmatan lil alamin, hasil upaya dan perjuangan kader PKS harus bisa dinikmati oleh semua golongan, muslim dan non muslim.
Kalau sebelumnya PKS dianggap eksklusif itu memang benar, karena saat itu PKS tengah membangun identitas diri, dan dari identitas diri itu muncullah integritas sehingga kita dihormati. Karena sulit bagi kita berinteraksi dengan orang yang tak punya identitas, apalagi tak punya integritas.
Setelah identitas dan integritas diri kita miliki dengan solid, PKS mencanangkan diri sebagai partai terbuka, kita dapat bergaul dengan dunia luar. Dalam Munas ini PKS mengundang Dubes AS, Dubes Jerman dan Dubes Australia, mereka semua hadir dan menghormati PKS.
PKS sudah membuat MoU dengan partai-partai di Australia dan China, ini bukti bahwa PKS sudah menjadi partai inklusif. Jadi PKS tak hanya ingin berinteraksi dengan partai dan tokoh di Indonesia saja, tapi juga dengan dunia internasional. Kita punya sumber daya manusia yang memadai untuk hal tersebut.
Itu semua menunjukkan bahwa PKS tengah meningkatkan identitas diri dari partai eksklusif menjadi lebih inklusif.
Mengapa pks menggunakan hotel ritz carlton sebagai ajang munas ii padahal kita tahu hotel ini adalah simbol as dan as sahabat israel, sementara pks kita juga tahu sangat pro palestina?
Ciri ke-Islaman itu adalah rahmatan lil alamin, universal, memayungi. Islam tidak datang untuk memberangus kemanusiaan, apalagi yang akan diberangus itu adalah komponen umat Islam itu sendiri.
PKS memandang persoalan Palestina adalah persoalan umat manusia, masalah HAM. Apalagi konstitusi kita mengecam penjajahan di atas dunia, bahkan dunia juga mengakui bahwa Palestina saat ini tengah dijajah Israel.
Kalau mau jujur, negara-negara Barat justru lebih maju ingin mendobrak blockade oleh Israel, sebagaimana 40 negara yang tergabung dalam kapal perdamaian Mavi Marmara. Sedangkan beberapa negara Tumur Jauh seperti Indonesia, Malaysia, ikut berupaya dalam mendobrak blokade ekonomi tersebut, sementara negeri-negeri Arab justru kalah gigih memperjuangkan Palestina.
Jadi soal Palestina sudah menjadi konsumsi masyarakat internasional, bahwa kita urun rembug di dalamnya, selain sebagai rasa keprihatinan sesama manusia juga sesama umat Islam.
Soal posisi AS, PKS ingin melihat AS sebagai sebuah bangsa, bukan sebuah rezim. Kita berhubungan dengan bangsa AS dan tidak ingin terjebak dengan rezim yang sedang berkuasa. Artinya AS sebagai bangsa adalah kumpulan manusia yang harus dihormati, tetapi AS sebagai rezim bisa saja baik dan bisa
juga tidak baik. Karena itu kualitas hubungan ini jauh lebih bermutu dan jauh lebih tulus, kalau rezimnya anti HAM ya kita tidak ingin bersahabat dengan rezim yang berkuasa tersebut. Tapi bukan berarti tidak ada interaksi, dengan berinteraksi kita bisa mengkritik, mengevaluasi dan memberi saran dan masukan.
MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, Iqbal Jalili memprotes ranperda yang akan melegalkan penjualan miras yang dikhawatirkan akan merusak moral. Iqbal menilai penjualan miras ini tidak boleh dilegalkan, berapa pun kadar alkoholnya, miras tidak boleh dilegalkan.
"Kalau kadarnya misalnya hanya lima persen ditambah lima persen kan, akan merusak banyak generasi," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, Kamis (22/9/2011).
Alumnus International Islamic University, Pakistan ini juga meminta supermarket tidak menjual miras. Ini dikarenakan suparmarket dapat diakses semua kalangan dan usia.(*/tribun-timur.com)